Indonesia Kembalikan Buron Kasus Narkoba ke Korsel

 Ilustrasi sabu. (CNN Indonesia/ Feybien ramayanti).

Kementerian Hukum dan HAM mengekstradisi dua Warga Negara Asing yang menjadi buronan kasus narkoba di Korea Selatan. Direktur Otoritas Pusat Hukum Internasional Ditjen AHU Kemenkumham Tudiono mengatakan ekstradisi itu merupakan permintaan langsung dari pemerintah Korsel.

"Pemerintah Republik Korea (Selatan) menyampaikan permintaan ekstradisi tersebut, yang diajukan berdasarkan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Korea (Selatan)," ujar Tudiono dalam keterangan tertulis, Kamis (7/11).

Tudiono mengatakan dua WNA yang dideportasi ke Korsel berinisial AG asal Malaysia dan LTK asal Filipina. Keduanya diekstradisi ke Korsel lewat Bandara I Ngurah Rai, Bali, Kamis (7/11).
Lebih lanjut, Tudiono mengatakan kedua WNA ini disangka melakukan tindak pidana, yakni membawa masuk sabu. Narkotika golongan I jenis metamfetamina (methamphetamine) yang dibawa masuk ke Korsel itu seberat 2.050,46 gram ke dalam wilayah Korsel.

Hal tersebut melanggar Pasal 58 Undang-Undang Republik Korsel tentang Pengendalian Narkotika dan Pasal 11 Undang-Undang Republik Korsel tentang Hukum Tambahan mengenai Kejahatan Spesifik (Psikotropika).

Keduanya, kata Tudiono, ditangkap di wilayah Indonesia oleh Kepolisian RI merujuk Red Notice Interpol atas permintaan Kepolisian Republik Korea.
Terkait proses ekstradisi sendiri, Tudiono berkata, sudah berdasarkan Kepres Nomor 21 Tahun 2019 tanggal 26 Juli 2019 dan Kepres Nomor 19 Tahun 2019 tanggal 26 Juli 2019 yang mengabulkan permintaan ekstradisi terhadap AG dan LTK.

"Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melaksanakan Keputusan Presiden tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," ujarnya.
Di sisi lain, Tudiono berkata ekstradisi ditindaklanjuti melalui rapat koordinasi antar kementerian dan lembaga pada hari Rabu, 25 September 2019. Hasil dari rapat itu, ia mengklaim Indonesia sepakat menyerahkan AG dan LTK pada 7 November 2019 di Kejaksaan Tinggi Bali sekitar pukul 15.00 WITA.

"Waktu dan tempat tersebut telah memperoleh persetujuan dari Pemerintah Republik Korea (Selatan)," ujar Tudiono.
Lebih dari itu, Tudiono menyampaikan pelaksanaan ekstradisi dihadiri dan disaksikan oleh perwakilan kementerian dan lembaga terkait penanganan ekstradisi AG dan LTK di Indonesia, di antaranya Wakil Kejaksaan Tinggi Bali Didik Farkhan Alisyahdi dan perwakilan Pemerintah Korsel. Direktur Otoritas Pusat dan Hukum Internasional Ditjen AHU menjadi perwakilan dari Pemerintah Indonesia dalam pelaksanaan ekstradisi tersebut.

"Pelaksanaan ekstradisi berjalan lancar dan berhasil berkat dukungan, kerja sama, dan sinergitas yang sangat baik dari berbagai kementerian dan lembaga terkait," ujarnya.


sumber: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191107211103-12-446522/indonesia-kembalikan-buron-kasus-narkoba-ke-korsel

Share:

Read More

KPK Endus Aliran Dana Kasus Perdagangan Minyak Mentah

 Juru Bicara KPK Febri Diansyah di kantornya. (CNN Indonesia/Andry Novelino)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengendus aliran dana yang mengalir ke Direktur Utama PT Anugrah Pabuaran Regency, Lukma Neska, terkait kasus dugaan perdagangan minyak mentah dan produk kilang di Pertamina Energy Service Pte. Ltd (PES).

Hal itu diketahui usai penyidik KPK merampungkan pemeriksaan terhadap Lukma untuk tersangka Managing Director PES periode 2009-2013, Bambang Irianto.

"KPK mendalami informasi terkait dengan aliran dana dari rekening perusahaan milik BTO [Bambang Irianto] di Singapura ke rekening saksi [Lukma Neska]," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Kamis (7/11).
KPK mengumumkan Bambang sebagai tersangka pada Selasa (10/9) usai melakukan penyidikan sejak Juni 2014. Dalam pemeriksaan perdana pada Selasa (5/11), penyidik KPK tidak langsung melakukan penahanan terhadap Bambang.
Bambang diketahui juga menjabat sebagai Direktur Utama Pertamina Energy Trading Ltd (Petral) sebelum diganti pada 2015. Adapun PES yang berkedudukan hukum di Singapura dan Petral di Hong Kong merupakan perusahaan subsidiari PT Pertamina.

Dua perusahaan itu dibentuk untuk melaksanakan kegiatan perencanaan, pengadaan, tukar menukar, penjualan minyak mentah, intermedia, serta produk kilang untuk komersial dan operasional.

Kasus ini bermula pada 2008, saat Bambang masih bekerja di kantor pusat PT Pertamina. Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif menjelaskan Bambang saat itu bertemu dengan perwakilan Kernel Oil Pte. Ltd. yang merupakan salah satu rekanan dalam perdagangan minyak mentah dan produk kilang untuk PES.

Lalu, saat Bambang menjabat sebagai Vice President (VP) Marketing, PES melaksanakan pengadaan dan penjualan minyak mentah serta produk kilang untuk kebutuhan PT Pertamina yang dapat diikuti oleh National Oil Company, Major Oil Company, Refinery, maupun trader.

Pada periode 2009-2012, perwakilan Kernel Oil Pte. Ltd. beberapa kali diundang dan menjadi rekanan PES dalam kegiatan impor dan ekspor minyak mentah untuk kepentingan PES.
"Tersangka BTO (Bambang Irianto) selaku VP Marketing PES membantu mengamankan jatah alokasi kargo Kernel Oil dalam tender pengadaan atau penjualan minyak mentah atau produk kilang," kata Laode.

Atas imbalannya, kata dia, Bambang menerima sejumlah uang yang diterima melalui rekening bank di luar negeri. Bahkan Bambang mendirikan SIAM Group Holding Ltd yang berkedudukan hukum di British Virgin Island yang diketahui sebagai Tax Heaven Services.

Melalui rekening SIAM, uang yang diterima Bambang sekurang-kurangnya US$2,9 juta.

Menindaklanjuti arahan Presiden yang meminta PT Pertamina melakukan peningkatan efisiensi dalam perdagangan minyak mentah dan BBM pada tahun 2012, maka PES mengacu kepada pedoman yang menyebut penetapan penjual dan pembeli yang hendak diundang untuk ikut dalam competitive building atau direct negotiation mengacu pada aturan yang telah ditetapkan oleh PT Pertamina dengan urutan prioritas: National Oil Company (NOC), Refiner/ Producer, dan Potential Seller/ Buyer.

Perusahaan yang menjadi rekanan PES seharusnya masuk ke dalam Daftar Mitra Usaha Terseleksi (DMUT), namun kenyataannya tidak begitu. Bambang bersama pejabat PES lainnya menentukan rekanan tender, satu di antaranya ialah NOC dan pada akhirnya menjadi pihak yang mengirim kargo untuk PES adalah Emirates National Oil Company (ENOC).

"Diduga ENOC merupakan 'perusahaan bendera' yang digunakan pihak perwakilan Kernel Oil. Tersangka BTO [Bambang] diduga mengarahkan untuk tetap mengundang NOC tersebut meskipun mengetahui bahwa NOC itu bukanlah pihak yang mengirim kargo ke PES/ Pertamina," tukas Laode.

Atas perbuatannya, Bambang disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsider Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.


sumber: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191107205742-12-446518/kpk-endus-aliran-dana-kasus-perdagangan-minyak-mentah

Share:

Read More

Sandiaga Uno Disebut Tak Mau Diusulkan Jadi Cawagub DKI

 Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan (kiri) dan wakilnya, Sandiaga Uno saat pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta di Istana Kepresidenan di Jakarta, Indonesia, 16 Oktober 2017. (CNN Indonesia/Safir Makki)\


Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta M Taufik mengatakan mantan Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Sandiaga Uno tak mau diusulkan menjabat lagi posisi yang telah dia lepas untuk mencoba menduduki posisi Wakil Presiden Indonesia periode 2019-2024.

Sandiaga maju ke bursa pemilihan presiden bersama Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto, selang tidak sampai setahun sejak dilantik jadi Wagub DKI pada 16 Oktober 2017.
Pasangan Prabowo-Sandiaga kalah di pemilihan presiden. Prabowo kini menjadi Menteri Pertahanan pada kepemimpinan kedua Presiden Joko Widodo sedangkan Sandiaga belum mengisi posisi strategis di pemerintahan.
Taufik menjelaskan Sandiaga tidak mau diusulkan mendampingi lagi Gubernur DKI Jakarta saat ini Anies Baswedan.

"Sandi gak mau. Udeh ngomong, gak mau dia," ucap Taufik kepada Antara, Kamis (7/11).

Diketahui dari Taufik, Gerindra telah mengajukan empat nama baru calon Wagub DKI kepada PKS. Empat nama itu adalah Dewan Penasihat Gerindra Arnes Lukman, Waketum DPP Gerindra Ferry J Yuliantoro, Wasekjen DPP Gerindra Ariza Patria, dan Sekda DKI Jakarta Saefullah.

Taufik mengatakan keempat nama itu merupakan usulan dan belum ada respons dari PKS.

"Ini usulan kita ke dia. Boleh dong kita usulin. Karena kita lihat macet. Ini gimana kalau opsi itu diambil," ujar dia.


sumber: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191108005249-12-446539/sandiaga-uno-disebut-tak-mau-diusulkan-jadi-cawagub-dki

Share:

Read More

Kemenkumham Godok Aturan untuk Rehabilitasi Napi Narkoba

 Dirjen PAS Kemenkumham Sri Puguh Budi Utami. (CNN Indonesia/Daniela)

Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkunham) sedang menggodok aturan hukum bagi pengguna dan pecandu narkoba yang telah menjalani masa tahanan untuk kemudian diserahkan kepada yayasan rehabilitasi.

Direktur Jenderal Pemasyarakatan  (Dirjen PAS) Kementerian Hukum dan HAM Sri Puguh Budi Utami pihaknya mendapat tugas untuk segera merampungkan aturan tersebut dari Menkumham Yasonna H Laoly.

"Bapak menteri memerintahkan kepada kami untuk melakukan FGD dan membuat terobosan hukum. Setelah menjalani mungkin setengah masa pidana, diserahkan kepada yayasan untuk rehabilitasi atau dikembalikan kepada orang tua untuk direhab," kata Sri kepada wartawan saat ditemui di Jakarta, Kamis (7/11).
Ia mengatakan bila aturan tersebut telah rampung, diperkirakan sekitar 50 ribu narapidana akan mendapat rehabilitasi ketika sudah setengah waktu menjalani masa hukumannya.
Kendati demikian, dirinya belum merinci mengenai bakal seperti apa saja yang terdapat dalam aturan tersebut. Pasalnya, kata Sri Puguh, harus memastikan tahanan tersebut merupakan pengguna. Ia pun menegaskan, belum mempertimbangkan pemberian rehabilitasi tersebut untuk pengedar narkoba.

"Berapa jumlahnya gitu khusus mereka yang betul-betul pengguna. Jadi tidak juncto dengan (pasal lain) misalnya pengedar," jelas dia.

"Pengedar enggak, kita bicara pengguna dulu," tambah dia.

Aturan tersebut pun, kata Sri, bakal pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam pasal 127, dikatakan setiap pengguna narkoba pun berhak untuk mendapatkan rehabilitasi.

"Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial," tulis ayat 3 dalam Pasal 127 UU tersebut.
Aturan ini, kata Sri, dipersiapkan untuk mengatasi masalah kelebihan kapasitas di lembaga permasyarakatan (lapas). Kelebihan kapasitas lapas adalah 'persoalan klasik' yang dihadapi Ditjen PAS Kemenkumham. Hal tersebut pun diakui Menkumham Yasonna H Laoly periode lalu.

"Kita menyesalkan apa yang terjadi. Memang ini bukan kali pertama. Ada beberapa hal fundamental memang permasalahan kita di Indonesia yakni over kapasitas mendekati 500 persen," kata Yasonna saat meninjau Rutan Klas IIB Siak Sri Indrapura, Riau pada 13 Mei lalu.

Sejumlah cara telah dilakukan dilakukan, misalnya, pada Mei 2017 silam, Yasonna mewacanakan gagasan pemberian amnesti atau pengampunan hukuman bagi napi untuk menyelesaikan persoalan kelebihan kapasitas tersebut.


sumber: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191107210128-12-446517/kemenkumham-godok-aturan-untuk-rehabilitasi-napi-narkoba

Share:

Read More

Komnas HAM Kritik Jaksa Agung soal Penuntasan Pelanggaran HAM

 Komisioner Komnas HAM Chairul Anam menanggapi pernyataan Jaksa Agung ST Burhanuddin terkait hambatan penyelesaian pelanggaran HAM berat. (CNN Indonesiaa/ Bisma Septalisma)

Komisi Nasional Perlindungan Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengkritik pernyataan Jaksa Agung ST Burhanuddin yang memaparkan hambatan penyelesaian sejumlah kasus pelanggaran HAM masa lalu di hadapan Komisi III DPR, Kamis (7/11).

Burhanuddin mengatakan penuntasan kasus terkendala berkas Komnas HAM yang dianggap tak lengkap dan ketiadaan pengadilan HAM ad hoc. Pernyataan itu, menurut Komisioner Komnas HAM Chairul Anam justru menunjukkan ketidakpahaman Burhanuddin terhadap proses hukum.

"Persoalannya pada kewenangan. Jaksa meminta tambahan bukti yang tidak memungkinkan, karena itu kewenangan penyidik, bukan penyelidik. Itu harusnya dilakukan oleh penyidik jaksa agung sendiri," kata Chairul Anam kepada CNNIndonedia.com melalui pesan singkat, Kamis (7/11).

Ia mengatakan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia mengatur kewenangan Komnas HAM sebagai penyelidik, sedangkan Kejaksaan Agung bertugas sebagai penyidik dalam penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM berat.
Sementara pengadilan HAM ad hoc, kata Anam, baru perlu dibentuk ketika berkas penyidikan sudah rampung. Penyelesaian berkas ini penting dikerjakan agar status perkara jelas.

"Apakah cukup bukti, sehingga bisa naik ke pengadilan plus menetapkan tersangka. Baru dibentuk pengadilannya. Jadi alurnya, penyelidikan dan penyidikannya kelar, baru dibuat pengadilan serta merta dibuat penuntutan. Proses jalan," jelas dia.

Jaksa Agung ST Burhanuddin. (CNN Indonesia/ Adhi Wicaksono)

Jalan lain memecah kebuntuan penyelesaian kasus pelanggaran HAM, menurut Anam, jaksa agung bisa mengeluarkan surat perintah penyidik untuk penyelidik Komnas HAM lantas membentuk tim penyidik independen. Tokoh HAM juga penting dilibatkan untuk membangun kepercayaan publik.

"Jalan keluar yang bisa dilakukan oleh Jaksa Agung adalah membuat tim penyidik independen yang melibatkan tokoh HAM yang mengerti aturan-aturan HAM, baik nasional maupun internasional," tulis Anam dalam keterangan tertulis.

Namun faktanya hingga kini menurut Anam, Jaksa Agung malah tak kunjung bergegas menunaikan tugas dan kewenangan menyempurnakan berkas perkara tersebut.

"Kondisi ini seperti lagu lama diputar berulang kali, hanya mengganti penyanyinya saja," kata dia mengibaratkan.
Situasi tersebut menurut dia semakin memperlihatkan rendahnya komitmen Presiden Joko Widodo dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat. Terbukti, jaksa agung yang baru saja dipilih presiden itu dianggap tak memahami penanganan kasus.

"Padahal sangat jelas, presiden mendapat rapor merah terkait hal ini, dan memiliki kesempatan untuk memperbaikinya dengan menunjuk jaksa agung yang paham dan ingin melakukan penyelesaian pelanggaran HAM yang berat," ujar dia lagi.

Burhanuddin memaparkan kini ada 12 kasus pelanggaran HAM berat yang terparkir di Kejaksaan Agung. Sebanyak delapan di antaranya terjadi sebelum terbitnya Undang-Undang tentang Pengadilan HAM.
Kasus-kasus tersebut antara lain Tragedi 65/66, penembakan misterius pada 1982, tragedi Talangsari pada 1989, penculikan dan penghilangan paksa 1995-1998, Tragedi Trisakti-Semanggi I-Semanggi III pada 1998, peristiwa dukun santet di Banyuwangi pada 1998, insiden Rumoh Geudong Aceh pada 1989 dan insiden Dewantara atau Tragedi Krueng Geukueh pada 1999 yang dikenal dengan Tragedi Simpang KKA.

Sementara empat kasus lainnya terjadi setelah Undang-Undang Pengadilan HAM terbit yakni kasus Wasior Berdarah pada 2001, peristiwa Wamena Berdarah pada 2003, peristiwa Jambo Keupok pada 2003 dan, Paniai Berdarah pada 2014.

Menurut Burhanuddin, Komnas HAM telah menyelidiki ke-12 kasus tersebut namun dianggap belum memenuhi syarat formil juga materiil.

sumber: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191107211536-12-446527/komnas-ham-kritik-jaksa-agung-soal-penuntasan-pelanggaran-ham

Share:

Read More

Polisi Panggil Sri Bintang Rabu soal Video 'Jatuhkan Jokowi'

 Aktivis Sri Bintang Pamungkas dilaporkan ke polisi terkait ajakan penggagalan pelantikan Jokowi-Ma'ruf Amin. (CNN Indonesia/Ryan Hadi Suhendra)

Polda Metro Jaya akan memanggil aktivis Sri Bintang Pamungkas selaku terlapor dalam laporan yang dibuat oleh Perhimpunan Islam Tionghoa Indonesia (PITI). 

Laporan itu diketahui berkaitan dengan pernyataan Sri Bintang yang mengajak menggagalkan pelantikan Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden terpilih 2019-2024.

"Rencananya [Sri Bintang dipanggil] pada Rabu tanggal 11 September," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono saat dikonfirmasi, Senin (9/9).


Selain itu, sambung Argo, polisi pun sudah meminta keterangan lebih dulu dari pihak pelapor yakni Ketua Umum PITI Ipong Hembing Putra.


Menurut Ipong, pernyataan Sri Bintang itu pertama kali ia ketahui dari video di YouTube pada 31 Agustus lalu. Dalam laporan tersebut, Ipong turut menyertakan barang bukti berupa video yang diambil dari sebuah akun Youtube.Dikonfirmasi terpisah, Sri Bintang mengaku belum mendapatkan surat panggilan dari pihak kepolisian sampai saat ini. Ia bahkan mengaku tak tahu akan dipanggil pihak kepolisian dalam kasus itu.

"Saya tidak tahu, kalau benar dipanggil, (kalau) suratnya sampai hari ini (harusnya untuk) panggilan adalah untuk Kamis, (kan) harus selang tiga hari. Hari ini belum ada surat," ujar Sri Bintang.

Sebelumnya, PITI melaporkan aktivis Sri Bintang Pamungkas ke Polda Metro Jaya terkait ajakan untuk menggagalkan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih di media sosial.

"PITI keberatan atas pernyataan video yang beredar di YouTube di mana bahwa Sri Bintang Pamungkas mengajak rakyat Indonesia untuk menggagalkan pelantikan presiden dan wakil presiden Jokowi-[Ma'ruf Amin] pada tanggal 20 Oktober 2019," kata Ketua Umum PITI Ipong Hembing Putra di Molda Metro Jaya, Rabu (4/9).



Sementara itu, Sri Bintang menganggap sepele tudingan yang dilontarkan PITI. Ia menyatakan terdapat target lebih besar dari pada sekadar menggagalkan pelantikan Jokowi-Ma'ruf.

"(Pelaporan) itu terlampau kecil, target kita bukan hanya Jokowi tapi rezim yang kita mau jatuhkan. Tidak hanya sekadar rezim tapi juga kita kembali ke UUD '45 asli, mencabut mandat Jokowi, membentuk pemerintah baru. Itu target kita," kata Sri Bintang saat ditemui di Jalan Guntur 49, Jakarta, Jum'at (6/9).
Sumber: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190909115026-12-428702/polisi-panggil-sri-bintang-rabu-soal-video-jatuhkan-jokowi

Share:

Read More

Presiden Jokowi Absen, Sidang Gugatan Listrik Padam Ditunda

 Warga beraktivitas di Rusun Bendungan Hilir saat terjadi pemadaman listrik yang meluas di Jabodetabek, Senin (5/8/2019). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) menunda sidang gugatan listrik padam yang diajukan Forum Advokat Muda Indonesia (FAMI) selama tiga pekan. Penundaan itu lantaran Presiden RI Joko Widodo sebagai turut tergugat satu, tak hadir dalam sidang.

Sidang dihadiri oleh FAMI sebagai pihak penggugat, Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai pihak tergugat, Kementerian ESDM turut tergugat dua dan Kementerian BUMN sebagai turut tergugat tiga.

Namun, turut tergugat satu yakni Presiden RI Joko Widodo tidak hadir. Begitu juga kuasa atau perwakilan dari Jokowi.


"Presiden RI turut tergugat satu tidak hadir," ujar Hakim Krisnugroho Sri Pratomo di ruang sidang, Senin (9/9).
Mereka menuntut ganti rugi Rp313 triliun kepada tergugat. Gugatan FAMI terdaftar dengan nomor 648/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.Sidang berlangsung hanya sekitar 15 menit. Pihak penggugat dan tergugat pun menyerahkan dokumen-dokumen yang mereka miliki kepada hakim. Salah satunya adalah surat kuasa dari para pihak.

Hakim Krisnugroho pun memutuskan untuk menunda sidang selama tiga pekan. Dia juga meminta supaya pihak FAMI memenuhi persyaratan seperti surat kuasa.

"Karena masih ada turut tergugat satu tidak hadir, kami akan panggil lagi tiga minggu dari hari ini. Kita panggil turut tergugat satu Presiden RI. Sidang ditunda, perintah panggil turut tergugat satu," tuturnya.

Sidang gugatan akan dilanjutkan pada 30 September mendatang.

Forum Advokat Muda Indonesia (FAMI) juga melayangkan gugatan ke pemerintah atas pemadaman listrik akhir pekan lalu. FAMI menggugat Presiden Jokowi, Kementerian ESDM dan Kementerian BUMN ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Usai sidang, Ketua Umum FAMI Zenuri Makhrodji mengaku kecewa dengan ketidakhadiran perwakilan atau kuasa hukum dari Jokowi. Dia berharap perwakilan Jokowi dapat hadir pada sidang yang berlangsung 30 September nanti.

"Kami juga agak sedikit kecewa karena dari delegasi, dari pengacara Pak Presiden tidak hadir maka dari itu tadi hakim menunda tiga minggu kami berharap dua minggu karena rakyat sudah menunggu keputusan tentang hasil gugatan," kata dia.
Sumber: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190909141745-12-428751/presiden-jokowi-absen-sidang-gugatan-listrik-padam-ditunda

Share:

Read More

Hari Pertama Perluasan Ganjil Genap, 941 Pengendara Ditilang

 Penertiban aturan ganjil genap di Jalan Pramuka, Jakarta Timur, Senin (9/8). (CNN Indonesia/Daniela Dinda)

 Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mencatat ada 941 pengendara roda empat yang terkena tilang pada hari pertama perluasan ganjil genap, Senin (9/9).

Jumlah itu terhitung mulai pukul 06.00 hingga 10.00 WIB dan berpeluang meningkat lantaran sistem tersebut juga diterapkan pada sore hari pukul 16.00 hingga pukul 21.00 WIB.
Aturan ini menjelaskan terdapat 25 ruas jalan yang terkena aturan ganjil genap yang baru. Selain itu, juga berlaku di 28 ruas jalan di sekitar gerbang tol."Itu yang jadi alasan utama pelanggar ganjil genap," ucap Nasir."Kita sudah mengambil penindakan dengan represif itu 941, hari ini 941 ditilang dari Jakut sampai selatan, barat sampai timur," kata Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP M. Nasir di Mapolda Metro Jaya, Senin (9/9).

Diungkapkan Nasir, jumlah pelanggaran paling banyak terjadi di wilayah Jakarta Utara yakni di traffic light Bintang Mas, Gunung Sahari. Di Jakarta Utara tercatat 251 pelanggaran.


Nasir menjelaskan dari 941 pelanggaran itu, ada sebanyak 617 pengendara yang disita SIM-nya dan 324 yang disita STNK-nya.

Disampaikan Nasir, pelanggaran sebagian besar terjadi karena pengendara baru melintas di jalan yang diterapkan sistem ganjil genap. Alasan lainnya adalah pengendara butuh melintas di ruas jalan itu sehingga terpaksa melanggar.


Nasir menambahkan rambu-rambu pemberitahuan ganjil genap telah terpasang di seluruh ruas jalan yang terkena penerapan sistem tersebut. Atas dasar itu, maka penindakan terhadap pengendara bisa dilakukan.

"Hari Jumat kemarin kita sudah survei pintu gang masuk ke kawasan ganjil genap itu sudah terpasang rambu, itu adalah petunjuk melakukan penindakan pelanggaran," tuturnya.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 88 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2018 Tentang Pembatasan Lalu Lintas dengan sistem ganjil Genap.


Sistem ini diberlakukan mulai pukul 06.00-10.00 WIB dan 16.00-21.00 WIB. Aturan tak berlaku pada hari Sabtu dan Minggu serta hari libur nasional.

Sumber: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190909140705-12-428748/hari-pertama-perluasan-ganjil-genap-941-pengendara-ditilang

Share:

Read More

Polisi Tetapkan Tersangka Aktor Intelektual Kerusuhan Papua

 Karopenmas Divisi Humas Polri Dedi Prasetyo. (CNN Indonesia/Safir Makki)

Polisi telah menetapkan satu tersangka berinisial FBK terkait kerusuhan di Papua dan Papua Barat.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo mengatakan FBK diduga aktor intelektual yang menggerakkan sejumlah tokoh yang tergabung dalam aliansi mahasiswa Papua dan sejumlah massa lainnya.

"Dia menggerakkan dari sisi akar rumput, kemudian menggerakkan dari aktor lapangan kerusuhan yang ada di Jayapura, maupun di beberapa wilayah di Papua," ujar Dedi di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (9/9).

Api membakar sebuah bangunan saat berlangsungnya aksi unjuk rasa di Jayapura, Papua, Kamis (29/8). (ANTARA FOTO/Indrayadi TH)

Dedi mengungkapkan FBK diamankan polisi saat akan berangkat menuju Wamena, Papua, Jumat (6/9).

FBK, kata Dedi, diduga melakukan upaya menggerakkan massa melalui berbagai cara. Dari mulai upaya mobilisasi langsung, maupun melalui media sosial.

"Secara direct, langsung, melalui komunikasi medsos itu sedang kita dalami semuanya," katanya.

Dedi kemudian mengatakan pihak kepolisian terus mendalami terkait pencarian aktor intelektual lain dari peristiwa kerusuhan di Papua dan Papua Barat. Hal itu, katanya, akan menjadi fokus para penegak hukum agar kerusuhan tidak terjadi lagi.

Sejauh ini, polisi telah menetapkan 78 orang sebagai tersangka kerusuhan di Papua dan Papua Barat. Sebanyak 33 tersangka di antaranya berada di Jayapura, Timika 10 tersangka, dan Deiyai 14 tersangka.

Sementara itu, sembilan orang tersangka di Papua Barat, termasuk mantan kader Perindo Sayang Mandabayan yang kini ditahan. Tujuh tersangka lainnya berada di Sorong, dan lima tersangka di Fakfak.

Kerusuhan di Papua dan Papua Barat itu sendiri meletus sebagai ujung dari aksi demonstrasi antirasialisme yang diduga terjadi di Surabaya, Jawa Timur.

Sumber: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190909135718-12-428741/polisi-tetapkan-tersangka-aktor-intelektual-kerusuhan-papua

Share:

Read More

Polda Jatim Bantah Ada Teror Ular di Asrama Mahasiswa Papua

 Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Frans Barung Mangera. (CNNIndonesia/Abi Sarwanto)

Penghuni Asrama Mahasiswa Papua di Jalan Kalasan, Surabaya menyatakan ada dugaan teror pelemparan ular ke gedung yang mereka huni pada Senin (9/9) dini hari WIB.

Saat itu dikonfirmasi, Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Frans Barung Mangera membantah teror itu terjadi. Pasalnya, menurut Frans, tak ada laporan terkait dugaan teror tersebut.

"Tidak ada itu, bohong," ucapnya singkat saat dihubungi oleh CNNIndonesia.com, Senin (9/9).


Tanpa bisa dielaborasi lebih lanjut, Frans Barung pun menutup sambungan telepon yang sempat terhubung itu.

Lihat juga: Asrama Papua di Surabaya Dilempari Karung Berisi Ular Piton

Sebelumnya, salah satu penghuni Asrama Papua, Yoab Orlando mengonfirmasi bahwa benar telah terjadi teror pelemparan ular ke Asrama yang diduga dilakukan orang tak dikenal. Aksi pelemparan teror ular itu dilakukan dengan menggunakan karung. Itu, sambungnya, terjadi sekitar pukul 04.19 WIB.

"Pagi tadi saat masih gelap, ada empat orang berpakaian preman berhenti di depan asrama, mereka masukkan ular, ada tiga ekor itu di dalam karung terbuka," ungkap Yoab kepada CNNIndonesia.com.

Yaob menuturkan terdapat empat ekor ular yang salah satunya berjenis piton itu yang terbungkus dalam karung beras berukuran 15 kilogram. Sedangkan tiga ular lainnya terbungkus dalam kain.

"Kalau di dalam karung itu satu ekor, itu besar sekali, terus kalau tiganya itu di dalam kain, baru di lempar langsung ke dalam. Kainnya tidak diikat keras, langsung ularnya tercerai itu (terlepas)," jelasnya. 

Menurut penuturannya, ular-ular itu terlepas dan melata liar lalu diduga bersembunyi di pekarangan asrama. Ia mengaku tidak mengetahui pasti jenis dari ular-ular yang lepas tersebut.

Yoab tak tahu pasti apa jenis ketiga ular yang terlepas tersebut. Ia dan juga penghuni lain di asrama itu khawatir ular yang lepas ia khawatir jika ular-ular itu ternyata jenis ular berbisa, yang dapat mengancam keselamatan penghuni asrama.

Lihat juga: Polisi Tetapkan Tersangka Aktor Intelektual Kerusuhan Papua

Lebih lanjut, saat penghuni asrama mencoba menangkap ular-ular tersebut, diduga pelaku pelemparan sempat memantau keadaan asrama tak jauh dari lokasi. Oleh karena itu, mahasiswa yang mengetahui keberadaan orang-orang itu pun berusaha mengejarnya.

"Anak-anak sempat kejar, tapi (pelaku) lari, mereka sempat jatuhkan teropong. Mereka berpakaian preman, empat orang dengan dua motor, tapi saya tidak tahu motor apa, dia lari lebih dulu," katanya.

Tadi pagi, Yoab mengatakan dari pihaknya belum atau tidak ada yang melaporkan dugaan teror itu ke polisi. Selain itu, sambungnya, para penghuni asrama hingga saat ini masih tertutup kepada siapapun karena beberapa penghuni masih mengalami trauma usai pengepungan asrama yang terjadi pada 16-17 Agustus lalu.

Lihat juga: 600 Aksi Kamisan di Seberang Istana Tanpa Keadilan Negara

Sumber:https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190909150231-12-428780/polda-jatim-bantah-ada-teror-ular-di-asrama-mahasiswa-papua

Share:

Read More